Jakarta, (03/9). Thoriq Majiddanor, Anggota Komisi XI DPR RI, mendesak agar sebagai penyedia data yang akurat, serta dapat menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan, diharapkan pemerintah segera mewujudkan program Satu Data Indonesia.

“Bagaimana langkah Bappenas dalam mengimplementasikan Satu Data Indonesia untuk memastikan akurasi data perencanaan, di tengah sorotan bahwa validitas data pemerintah sering diragukan publik,” kata Jiddan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Dikawatirkan oleh Jiddan, Jika data yang tersedia tidak akurat, bagaimana caranya pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat. Terutama, dalam mengentaskan kemiskinan dan program prioritas pemerintah lainnya.

“DPR ingin memastikan implementasi Satu Data Indonesia ini oleh Bappenas benar-benar mengatasi ego sektoral dan tumpang tinggi data lintas instansi yang selama ini menghambat ketepatan sasaran program,” tandasnya.

Disampaikan olehnya, data resmi yang disajikan pemerintah, kerap mendapat kritik tajam dari masyarakat. Salah satunya adalah data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025, sebesar 5,12% yang diumumkan BPS, dikritik karena dinilai tidak sesuai indikator di lapangan.

“Sejumlah ekonom mendesak transparansi metodologi karena khawatir data yang terlalu optimis bisa menyesatkan kebijakan,” tukas Jiddan. (JHL.748)